di tangan kami dan bukan di hati kami

Kehidupan bagaikan pelangi, namun ada masanya ia bagaikan senja yang hanya ada warna merah jingga yang memuram.,.,
di dalam kehidupan menempuh jalan hdup, janganlah mencoba jauh dari Alloh SWT, sebab kehidupan kita yang sebenarnya terletak di tangan kami dan bukan di hati kami,.,.betapapun kita memegang kemudi bahtera menuju pelabuhan yang dicita - citakan, namun yang menentukan arah angin adalah ALLOh,.,.

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,
(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (QS. Ali Imron: 190 )

Jadilah muslim sejati dengan selalu menjalankan perintah dari Nya,.,.

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.( Q.S. Ali Imron : 31 )

Ulangan

Tweet

KOMPATIBILITAS ISLAM DAN DEMOKRASI

Demokrasi memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat; mempercayai kepada rakyat semua perkara dalam kehidupan. Hal tersebut menjadi kajian yang menarik apabila setiap rakyat memiliki peran andil dalam membangun dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara.  Tidak lantas kemudian apatis tentang perkembangan kebangsaan. Sehingga tak banyak rakyat hanya ikut-ikutan tanpa mengetahui substansi kebijakan-kebijakan.

Rakyat adalah sumber kekuasaan perundang-undangan, sumber kekuasaan hukum, dan sumber kekuasaan pemerintah. Wewenang kekuasaan sepenuhnya dibuat, oleh dan untuk rakyat. Apa daya jika segala aturan dan hukum perundang-undangan berkontradiksi dengan sejumlah wakil rakyat yang bukan pilihan rakyat melainkan ada praktik terselubung diantara penetapan hukum. Bukan hanya akan timbul pengkhianatan namun termasuk penindasan rakyat berlabel hukum.

Sebenarnya semua rakyat dikatakan raja; mempunyai kepemimpinan dalam sistem demokrasi kolektif, tidak secara individual. Dalam demokrasi (parlementer), kekuasaan dijalankan oleh suatu dewan menteri yang disebut kabinet. Kepala negara, baik seorang presiden maupun raja, merupakan figur yang berkuasa namun tidak memerintah. Yang memerintah dan memegang kekuasaan adalah kabinet. Lantas apakah telah ada praktik penindasan rakyat jelata yang seolah seperti boneka hidup dipadang pasir tanpa ada kekuatan?. Sungguh cemas sudah tidak ada lagi al-Furqon di tanah air ini.

Sesungguhnya tidak seorang pun termasuk pemerintah dan gubernur yang ma’shum terkecuali Rasululloh. Yang dapat meluruskan, menghalangi, dan membatasi keasadaran opini publik dengan kebebebasannya mengeluarkan pendapat. Dalam sistem demokrasi, meminta pendapat rakyat mengenai masalah pemerintahan dipandang sebagai suatu kewajiban. Penguasa harus meminta pendapat rakyat merupakan suatu kewajiban penguasa dalam negara demokrasi. Bernegara dan berbangsa di sistem demokrasi, rakyat dituntut cerdas dalam bertindak, berkata dan berfikir. Karena rakyatlah menjadi sumber kekuatan negera. Jika rakyat memilih wakil rakyat yang mungkar maka tunggulah kehancuran.

Selama ini memang perundang-undanganan dibuat, oleh dan untuk rakyat. Namun apakah ada sumber dari segala sumber yang mendasari semua dasar perundang-undangan?. Fatwa syaikhul Islam dan sebagian ulama lainnya mengenai kebolehan mengadopsi sistem demokrasi dan perundangan-undangan barat dapat dikembalikan pada tiga perkara:

Pertama; Pada saat itu telah tertanam dalam benak kaum Muslim, bahkan hingga saat ini, bahwa Islam membolehkan umatnya menganut berbagai hal yang bukan berasal dari Islam sejauh tidak bertentangan dengan Islam dan tidak dilarang oleh dalil-dalil syariah. Mereka menggunakan dalil bahwa: Rasululloh saw pada masa jahiliyah pun menyetujuinya. Selain itu, beliau juga melarang segala sesuatu akan dibolehkan, dan yang beliau larang tidak boleh dikerjakan. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa boleh mengadopsi beberbagai pemikiran, hukum atau undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan Islam dan tidak dijumpai dalil yang melarangnya.

Kedua; Perkara mubah adalah segala perbuatan atau perkara yang tidak ada kesulitan didalamnya. Tidak mengambil sesuatu yang tidak dijelaskan pelarangannya merupakan suatu hal  yang mubah. Lebih jauh lagi, jika syariah mendiamkan suatu perkara dan tidak menjelaskan hukumnya, maka perkara tersebut merupakan hal yang mubah. Dalam riwayat Rasululloh saw. Bersabda (yang artinya): Apa saja yang didiamkan adalah yang dimaafkan. (HR at-Tirmidzi dan Ibnu majah).

Dengan demikian, segala perkara yang tidak dilarang oleh syariah adalah mubah. Segala sesuatu yang tidak didapati nash/dalilnya, yang berarti syariah mendiamkannya, juga merupakan hal yang mubah. Pengambilan hukum-hukum dan undang-undang yang tidak dijelaskan atau dilarang ole syariah adalah juga mubah. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kesulitan/dosa di dalamnya. Lagi pula, tidak ada larangan mengenai perkara-perkara itu, karena perkara-perkara tersebut tidak dijelaskan oleh syariah, dan didiamkan oleh syariah.

Ketiga;Kenyataan yang telah tersebar luas di tengah-tengah masyarakat dari waktu ke waktu, bahkan sampai sekarang, bahwa demokrasi berasal dari Islam. Alasannya, karena demokrasi tegak di atas prinsip-prinsip musyawarah, keadilan dan kesetaraan. Islam juga menjadikan kekuasaan ada pada umat Islam. Islam menyamakan kedudukan orang kaya dengan orang miskin. Islam juga mengatur urusan diantara mereka atas dasar musyawarah. Islam menjadikan amar ma’ruf nahi mungkar sebagai prinsip penting. Pada masa modern, musyawarah diformalkan dalam bentuk parlemen. Amar ma’ruf nahi mungkar diformalkan dalam peradaban modern sebagai kebebasan pers untuk melakukan kritik serta kebebasan individu dan kelompok untuk mengarang dan mengeluarkan pendapatnya secara terbuka. Rakyat boleh menerima atau menolak apapun yang mereka lihat dan mereka dengar sesuai dengan keinginan mereka.

Jelas bahwa ditengah arus persimpangan demokrasi Indonesia, bangsa indonesia  bercita-cita untuk mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan rumusan singkat, negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tweet